BPJAMSOSTEK Periode Bulan Juni Akan Segera Diturunkan

Jakarta - BPJAMSOSTEK kembali serahkan information calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jumat, (19/8). Pada tahap III ini, sebanyak 1,5 juta data pekerja telah disampaikan, sehingga overall data pekerja yang telah disampaikan mencapai 3,75 juta pekerja, dari target pekerja calon penerima BSU sebanyak 8,7 juta pekerja.

Penyerahan information BSU ini sengaja dilakukan secara bertahap untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU dengan melalui proses verifikasi bertahap. Khusus pada penyerahan data tahap III ini, data yang diserahkan merupakan information pekerja yang belum memiliki rekening Bank Himbara.

Seperti diketahui bersama, BSU tahun 2021 ini disalurkan melalui Bank Himbara sesuai Permenaker 16 tahun 2021. Untuk pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, BPJAMSOSTEK dan Kemnaker akan memfasilitasi pekerja untuk membuka akun rekening bank secara kolektif di Bank Himbara.

Namun hal ini membutuhkan kerjasama dan peran aktif perusahaan untuk membantu mengumpulkan secara kolektif information pekerja yang dibutuhkan, sebagai syarat pembukaan rekening. 

Berikut ini informasi required yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening secara kolektif:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Nama Lengkap.

3. Tempat dan Tanggal Lahir.

4. Alamat.

5. Nama Ibu Kandung.

6. Nomor Telepon Selular yang masih aktif.

7. Alamat Email.

Pihak HRD perusahaan atau perwakilan pemberi kerja dan tenaga kerja diharapkan segera menyampaikan kelengkapan information melalui food selection Pelaporan Information Perusahaan di site resmi BPJAMSOSTEK (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau bisa juga dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK setempat.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo mengingatkan pemberi pekerja untuk selalu menjaga validitas datanya. Selain itu para pekerja juga harus selalu memastikan dirinya telah terdaftar di BPJAMSOSTEK, karena secara regulasi, salah satu syarat pekerja calon penerima BSU adalah tercatat sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK periode iuran Bulan Juni 2021.

Kriteria penerima BSU tahun 2021 lainnya seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2021, antara lain bahwa pekerja calon penerima dana BSU adalah Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, berada di wilayah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 dan 4 sesuai Instruksi Mendagri no 22 dan 23 tahun 2021, serta bukan merupakan penerima Bantuan Sosial lainnya dari Pemerintah seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro.

Besaran BSU tahun 2021 diberikan sekaligus dengan total Rp1juta. Untuk mempermudah peserta mengakses informasi terkait dana BSU, BPJAMSOSTEK telah menyediakan kanal-kanal informasi untuk memeriksa eligibilitas mereka sebagai penerima dana BSU. Hal ini dilakukan juga sebagai bentuk antisipasi terjadinya penipuan yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK pada penerimaan BSU tahun 2021 ini.

Adapun kanal yang disediakan oleh BPJAMSOSTEK antara lain melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau jika sudah memiliki akun aplikasi BPJSTKU, dapat melakukan akses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Layanan Whatsapp di nomor 081380070175 juga dibuka oleh BPJAMSOSTEK selain phone call center Layanan Masyarakat 175. "Kami harapkan proses penyaluran dan proses verifikasi informasi dapat berjalan sesuai rencana dan dapat meringankan beban ekonomi pekerja terdampak.

Semoga dana yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pekerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian Indonesia pada sektor riil, sesuai dengan tujuan BSU ini,"tutup Anggoro.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Parah Ahli Menemukan Versi Baru Omicron Sudah Menyebar ke 49 Negara, Begini Penjelasan dan Saran Para Ahli

Healthek -  Subvarian baru dari Omicron menyebar cepat di sejumlah negara. Versi berbeda dari varian Omicron bernama BA.2 ini sudah ditemukan di 49 negara. Di sejumlah negara, seperti Denmark, BA.2 sudah melampaui varian asli Omicron (BA.1). Karena tidak memiliki ciri khusus dalam uji laboratorium, virus ini seperti virus corona lain ketika pertama terlihat. Itulah sebabnya sejumlah kalangan menyebut ini 'varian siluman". Berikut penjelasan dari Dr Leanan Wen, dokter gawat darurat dan profesor kebijakan kesehatan dan manajemen di Universitas George Washington, seperti dilansir laman CNN. Apakah kita harus khawatir dengan subvarian Omicron ini? Dr Leanan Wen: kita harus waspada dan memantau terus informasi yang ada, tapi kita tidak perlu khawatir. Yang kita tahu tentang BA.2, varian ini sangat cepat menyebar dan sudah melampaui varian Omicron BA.1 di beberapa lokasi. Belum ada bukti varian ini menyebabkan sakit yang lebih parah dari varian asli Omicron yang selama ini memiliki
Baca selengkapnya

Mencegah Penyebaran Omicron, Pemerintah Meminta Seluruh Kepala Daerah Untuk Percepat Vaksinasi

Jakarta - Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah agar mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk mencegah penyebaran varian Omicron . Selain itu, penegakan disiplin protokol kesehatan harus ditingkatkan. Per Sabtu, 15 Januari, kasus positif Covid-19 varian Omicron di Tanah Air mencapai 748 orang. Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum mencapai 70%. "Pak Menko (Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan) sudah memohon khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah-daerah yang dosis dua umum dan lansia masih di bawah 70% untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan terhadap varian Omicron,"kata Jodi kepada wartawan, Minggu (16/1/2022). Jodi menjelaskan, pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi, seperti akseler
Baca selengkapnya

Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksikan Tembus 5,1 Persen Pada Tahun 2022 Ini

Jakarta -  LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mencapai 4,9-5,1 persen. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar target ekonomi tersebut bisa dicapai. Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, syarat tersebut yaitu terkendalinya kasus COVID-19 di Tanah Air. Menurutnya, kenaikan kasus omicron yang terjadi beberapa pekan terakhir akan berdampak terhadap perekonomian, bahkan memiliki risiko perlambatan ekonomi di awal tahun ini. "Dengan adanya varian Omicron terkini kita juga lihat ke depannya di 2022 kita akan mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi di awal 2022," ujar Riefky saat konferensi pers overview perekonomian, Jumat (4/2). Meski demikian, ia berharap pemerintah bisa lebih fokus dalam menghadapi kenaikan kasus COVID-19, belajar dari varian delta yang lalu. Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah hingga moneter bersama Financial institution Indonesia diharapkan mampu menahan jatuhnya perlambatan ek
Baca selengkapnya