Terkait Kasus Aparat yang Membanting Pendemo Jubir Presiden Angkat Bicara, Berikut Selengkapnya
Jakarta - Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Fadjroel Rachman angkat
bicara soal anggota polisi yang membanting seorang mahasiswa yang
berdemo saat HUT Kabupaten Tangerang. Dia menekankan bahwa setiap warga
negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk menyampaikan kritik.
"Kritik adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia,
jantung konstitusi sejak Republik Indonesia berdiri," jelas Fadjroel di
Jakarta, Kamis (14/10/2021).
Dia mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan
perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
kepada semua masyarakat. Fadjroel pun mengingatkan agar semua pihak
mengendepankan pendekatan humanis dalam menyelesaikan masalah.
"Untuk melindungi hak konstitusional tersebut, pendekatan humanis dan
dialogis sesuai Peraturan Perundangan, ditegaskan berkali-kali oleh
Presiden Joko Widodo,"kata dia.
"Semoga semua pihak saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban
masing-masing sesuai Konstitusi (pasal 28 dan 28j) dan Peraturan
Perundangan yang berlaku khususnya UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,"sambung Fadjroel.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada perayaan HUT
ke-359 Kabupaten Tangerang diwarnai dugaan tindak kekerasan oleh aparat
kepolisian terhadap salah satu pendemo.
Mahasiswa berinisial MFA (20) yang menjadi korban kekerasan oknum polisi
berinisial Brigadir NP, saat aksi demo di Kantor Bupati Tangerang,
menuntut agar pelaku tetap diproses hukum. Kendati, MFA telah menerima
permohonan maaf dari Brigadir NP.
Penyelidikan Terus Dilakukan
Dia menegaskan, pemberian maaf bukan berarti kasus penyelidikan atas kekerasan yang menimpa dirinya dihentikan. Saat ini, Brigadir NP sedang diperiksa Propam Polri terkait kasus kekerasan terhadap pendemo di Kabupaten Tangerang."Menerima permohonan maaf tersebut, kalau lupa enggak. Saya harap polisi untuk melakukan penindakan yang tegas ke oknum polisi yang melakukan tindakan reflek tersebut,"ujar MFA, Rabu (13/10/2021).
Dia berharap, aksi kekerasan ini tidak lagi terjadi pada mahasiswa lain saat menyampaikan aspirasi di depan publik. Apalagi aksi unjuk rasa dilindungi oleh undang-undang.
Sementara itu, bukan hanya Brigadir NP saja yang meminta maaf. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro juga menyampaikan maafnya atas nama institusi polisi.
"Kalau tadi yang bersangkutan, meminta maaf secara pribadi kepada korban. Kalau saya, Kapolresta Tangerang, meminta maaf kepada seluruh mahasiswa. Bapak Kapolda juga tadi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tadi, di mana oknum NP bertindak di luar SOP,"tutur Kapolresta.
Komentar
Posting Komentar